Merauke, Jurnal Selatan Papua – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke resmi menggelar penandatanganan serah terima aset pinjam pakai, yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Merauke, Senin (4/5/2026).
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, dan Bupati Merauke, Yoseph B Gebze, sebagai bentuk komitmen bersama dalam penataan aset dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Dalam sambutannya, Gubernur Apolo Safanpo menyampaikan bahwa aset milik Pemkab Merauke yang sebelumnya dipinjam pakaikan kepada Pemprov Papua Selatan kini telah dikembalikan secara resmi.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Merauke beserta jajaran yang telah memberikan dukungan penuh sejak awal proses pembentukan Provinsi Papua Selatan, mulai dari tahap persiapan hingga terbentuknya pemerintahan definitif.
“Dukungan yang diberikan tidak hanya dalam bentuk administrasi, tetapi juga aset dan keuangan, sehingga seluruh proses pembentukan provinsi ini, baik secara de jure maupun de facto, dapat berjalan dengan lancar,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan pembentukan kelembagaan pemerintahan, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga penataan aset di lingkungan Pemprov Papua Selatan tidak terlepas dari sinergi empat kabupaten, khususnya Kabupaten Merauke.
“Siang hari ini, kami menyerahkan kembali seluruh aset Pemerintah Kabupaten Merauke yang sebelumnya digunakan,” tambahnya.
Gubernur juga meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap aset milik Pemkab Merauke, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar tercatat secara akuntabel dalam pembukuan.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa saat ini Pemprov Papua Selatan telah mulai menempati Kantor Gubernur yang baru, meskipun masih dalam tahap perawatan. Penggunaan gedung tersebut telah mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Fasilitas yang sedang dalam tahap penataan meliputi gedung Kantor Gubernur, Kantor DPR Papua Selatan, Gedung Majelis Rakyat Papua Selatan, serta dua tower air untuk rumah susun ASN dengan total 800 kamar. Selain itu, terdapat 50 unit rumah khusus bagi pejabat eselon III yang sementara dimanfaatkan sebagai kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Karena tingginya biaya sewa ruko di kota, kami memanfaatkan fasilitas yang ada meskipun masih terbatas, termasuk penggunaan listrik dari PLN secara bertahap,” jelasnya.
Saat ini, seluruh aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik telah dipusatkan di kawasan Salor, yang menjadi pusat administrasi Pemprov Papua Selatan.
Di akhir sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mendorong pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kedepan, kita perlu terus memperkuat koordinasi dan kerja sama, terutama dalam percepatan pembangunan di wilayah seperti Merauke, Boven Digoel, dan Asmat, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Tya)
Leave a Reply