Merauke, Jurnal Selatan Papua – Workshop Petunjuk Teknis Integrasi AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM) serta Kebijakan Nasional Tingkat Provinsi Papua Selatan resmi ditutup oleh Agustinus Muyak selaku Kabid Kesmas P2P Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Provinsi Papua Selatan, Kamis (16/7/2026).
Kegiatan yang mempertemukan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), pemangku kepentingan, dan mitra pembangunan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen lintas sektor dalam percepatan penanggulangan ATM di Provinsi Papua Selatan.
Dalam sambutannya, Agustinus Muyak menegaskan bahwa hasil-hasil diskusi selama workshop tidak boleh berhenti sebatas dokumen dan pembahasan di ruang pertemuan, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan dan program yang nyata.
“Tulislah apa yang dikerjakan dan kerjakanlah apa yang sudah kita tulis,” tegasnya di hadapan seluruh peserta.
Menurutnya, penanggulangan HIV/AIDS, TBC, dan malaria merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi seluruh sektor. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam Nawacita Presiden serta amanat Gubernur Papua Selatan yang menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas pembangunan daerah.
“Kita gabungkan semua sektor untuk bersama-sama melaksanakan tanggung jawab kita dalam penanggulangan HIV sesuai Nawacita Presiden dan amanat Bapak Gubernur Papua Selatan tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, workshop ini merupakan bentuk integritas dan komitmen bersama atas berbagai kesepakatan yang telah dibangun selama pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, setiap peserta diharapkan dapat menjadi agen perubahan di instansi masing-masing dengan mendorong implementasi hasil workshop ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
Agustinus Muyak juga menjelaskan bahwa peran Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) lebih difokuskan pada dukungan sistem perencanaan dan fasilitasi kegiatan ATM, sementara pembiayaan program tetap menjadi tanggung jawab pemerintah melalui mekanisme yang berlaku.
“ADINKES hadir untuk memberikan support system. Sedangkan pembiayaan akan berasal dari pemerintah. Karena itu, diperlukan komitmen dari seluruh perangkat daerah agar program yang direncanakan dapat diakomodasi dalam penganggaran,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah hasil diskusi yang belum dituangkan ke dalam kebijakan dan rencana aksi. Untuk itu, para peserta diminta untuk kembali berkoordinasi dan membahasnya bersama pimpinan di instansi masing-masing, terutama di tengah berlangsungnya proses penyusunan dan penginputan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
“Hal-hal yang telah kita diskusikan dan belum dituangkan dalam kebijakan, saya berharap dapat dibahas kembali dengan pimpinan masing-masing. Saat ini kita sedang berada dalam proses penginputan RKA, sehingga ini menjadi kesempatan yang sangat baik,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mendorong agar dukungan pendanaan melalui perubahan anggaran, termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus), dapat dimanfaatkan untuk memperkuat program penanggulangan ATM di Papua Selatan.
“Harapan saya, pada perubahan anggaran nanti, dana Otsus dapat dimasukkan untuk mendukung program-program ATM ini. Jangan sampai persoalan hanya dibahas, tetapi kita harus hadir menjadi bagian dari solusi. Ini juga merupakan amanat Bapak Gubernur Papua Selatan,” tutupnya.
Dengan berakhirnya workshop ini, diharapkan seluruh peserta mampu menerjemahkan hasil pembahasan ke dalam langkah-langkah konkret di masing-masing sektor, sehingga upaya penanggulangan AIDS, TBC, dan malaria di Provinsi Papua Selatan dapat berjalan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.Artikel ini dapat disesuaikan dengan penambahan lokasi, tanggal pelaksanaan, serta jumlah peserta apabila diperlukan untuk publikasi resmi. (Tya)
Leave a Reply