Merauke, Jurnal Selatan Papua — Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, menekankan pentingnya sikap kooperatif dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memberikan pelaporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Selatan. Hal ini disampaikannya dalam rapat bersama BPK dan para kepala OPD di Kantor Gubernur Papua Selatan, Senin (14/4).
“Saya mau tekankan kita harus kooperatif. Ini perlu diperlihatkan oleh pimpinan OPD, terlebih khusus para bendahara,” ujar Paskalis. Ia menambahkan bahwa tujuan akhir dari upaya ini adalah agar Pemerintah Provinsi Papua Selatan dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Wagub Paskalis juga menyoroti pentingnya penertiban aset, khususnya kendaraan dinas, yang menurutnya seringkali berpindah tangan tanpa prosedur yang tepat ketika staf berganti instansi.
“Itu penyakit, itu tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Paskalis meminta dukungan dari Kepala Perwakilan BPK RI Papua Selatan, Amin Abad Bangun. “Kami masih baru, saya harap BPK bantu dan koreksi kami demi perbaikan ke depan,” katanya.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Selatan, Maddaremmeng, menambahkan bahwa setiap OPD diminta untuk menyiapkan rekapan pertanggungjawaban dengan baik. Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan aset agar proses pemeriksaan berjalan lancar.
Sementara itu, Inspektur Daerah Papua Selatan, Cahyo, memastikan pihaknya akan menyiapkan Liaison Officer (LO) selama pemeriksaan berlangsung. Ia juga mengingatkan seluruh OPD agar bersikap terbuka dan kooperatif selama proses tersebut.
Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan BPK Papua Selatan, Amin Abad Bangun, menyatakan bahwa meski pemerintah provinsi masih baru, prinsip pemeriksaan tetap berlaku sebagaimana mestinya. Ia mengapresiasi semangat pengelolaan keuangan yang ditunjukkan dalam Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Papua Selatan.
Rapat koordinasi ini diikuti seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (Tya)
Leave a Reply