Merauke, Jurnal Selatan Papua – Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat program pengelolaan hutan berkelanjutan serta upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan melibatkan masyarakat adat secara bermakna.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, mengatakan keberhasilan program tidak hanya diukur dari capaian kegiatan, tetapi juga dari keterlibatan masyarakat adat, khususnya dalam memastikan perlindungan terhadap hak-hak mereka.
Hal tersebut disampaikan Ferdinandus dalam sambutannya pada kegiatan yang berlangsung di Swiss-Belhotel Merauke, Kamis (20/8/2026).
“Keberhasilan program sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat adat dapat terlibat secara bermakna, terutama untuk melindungi hak-hak mereka,” kata Ferdinandus.
Ia menyampaikan apresiasi kepada WWF, Kementerian Lingkungan Hidup, serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah berkolaborasi dalam berbagai kegiatan, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi program.
Menurut Ferdinandus, kolaborasi tersebut menjadi modal dan fondasi penting yang perlu terus diperkuat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Papua Selatan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada WWF, Kementerian Lingkungan Hidup terkait dan OPD terhadap beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan secara bersama-sama,” ujarnya.
Ferdinandus menegaskan, pemerintah daerah akan terus mendorong sinergi antara pemerintah, lembaga terkait, WWF, dan masyarakat adat. Ia meyakini kerja sama tersebut dapat mewujudkan Papua Selatan yang lestari dan tangguh menghadapi perubahan iklim sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami yakin dengan kita berkolaborasi, dengan kita bersinergi, kita akan mewujudkan Papua Selatan yang lestari, tangguh terhadap perubahan iklim, terutama untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Papua Selatan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ferdinandus juga menyoroti kondisi masyarakat asli Papua Selatan yang dinilainya belum mengalami perubahan signifikan. Karena itu, ia meminta agar hasil diskusi tidak berhenti pada pembahasan, tetapi diterjemahkan menjadi langkah dan program yang konkret.
Ia mendorong jajaran terkait untuk mencatat berbagai hal prioritas yang dapat diwujudkan melalui kemitraan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan WWF.
“Kita catat saja di checklist, yang penting-penting apa yang bisa kita wujudkan. Saya tertarik dengan kemitraan kita dengan WWF ini. Mari kita baku tolong, Pemda dengan WWF, kita baku bantu sehingga Papua Selatan ini kita bisa sukses,” ujarnya.
Selain penguatan kerja sama, Ferdinandus menilai dukungan pendanaan bagi program pengelolaan hutan dan perubahan iklim masih dapat dikembangkan. Ia berharap keberhasilan pelaksanaan program di Papua Selatan dapat menjadi dasar untuk memperoleh dukungan yang lebih besar pada tahap selanjutnya.
Menurutnya, pengelolaan hutan dan penanganan perubahan iklim harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. Dengan demikian, program yang dijalankan tidak hanya menghasilkan capaian administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ferdinandus mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan pertemuan tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komunikasi, menyusun langkah konkret, dan membangun kemitraan yang lebih kuat antara pemerintah daerah, WWF, kementerian terkait, serta masyarakat adat dalam mewujudkan Papua Selatan yang berkelanjutan dan sejahtera. (Tya)
Leave a Reply