Merauke, Jurnal Selatan Papua — Dalam upaya memperkuat kualitas layanan pendidikan bagi Orang Asli Papua (OAP), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan menggelar Workshop Pembiayaan Pendidikan bagi Siswa OAP Jenjang TK/PAUD hingga SMA/SMK. Kegiatan ini dilaksanakan pada 27–29 November 2025 di Hotel Sunny Day Inn, Merauke, dan diikuti oleh 31 peserta, terdiri dari admin Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke serta operator sekolah dari berbagai jenjang.
Workshop ini digelar sebagai respons atas berbagai persoalan yang muncul dalam dua tahun terakhir terkait penyaluran bantuan studi siswa OAP. Laporan evaluasi menemukan sejumlah kendala di lapangan, antara lain data siswa tidak lengkap atau ganda, pengisian link bantuan yang keliru, keterlambatan penginputan data, keluhan orang tua terkait anak yang tidak menerima bantuan, hingga pemotongan bantuan oleh pihak sekolah untuk menutupi tunggakan komite. Kondisi ini dinilai menghambat efektivitas penyaluran bantuan yang seharusnya menyentuh siswa OAP secara langsung.
Melihat kompleksitas persoalan tersebut, Disdikbud Papua Selatan menilai perlu adanya penataan ulang mekanisme pembiayaan dan penguatan kapasitas operator sekolah melalui workshop ini.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Ignasius Babaga, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah penting untuk membangun fondasi pendidikan OAP yang berkesinambungan.
“Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi pendidikan OAP secara menyeluruh dan berkesinambungan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pembangunan pendidikan di Papua Selatan harus menjamin akses, kualitas, dan keberlanjutan pembiayaan, mulai dari jenjang PAUD hingga pendidikan menengah serta pendidikan kesetaraan. Tantangan pembiayaan, menurutnya, bukan hanya terjadi di jenjang menengah, tetapi juga di tingkat paling dasar.
“Banyak anak OAP belum mendapatkan layanan pendidikan awal yang memadai karena keterbatasan biaya transportasi, seragam, perlengkapan belajar, maupun pendampingan,” jelas Babaga.
Workshop ini juga bertujuan menyelaraskan mekanisme pembiayaan pendidikan di empat kabupaten di Papua Selatan—Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat—yang didanai melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2025.
Ketua Panitia Penyelenggara, Antonio Ronald Ohoilulin, dalam laporannya menyampaikan sejumlah tujuan workshop, yaitu:
1. Mewujudkan penyelenggaraan pembiayaan pendidikan yang efektif pada Tahun 2025.
2. Mendukung pengelolaan pendidikan di Provinsi Papua Selatan secara menyeluruh.
3. Mengurangi mahalnya biaya pendidikan bagi siswa OAP.
4. Memberikan perlindungan dan dukungan dalam peningkatan SDM OAP.
5. Mendorong siswa OAP menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, inovatif, dan kreatif.
6. Membangun kesepahaman tentang bantuan studi bagi siswa OAP dari jenjang TK/PAUD hingga SMA/SMK.
7. Memastikan bantuan digunakan sesuai kebutuhan sekolah anak.
8. Menjamin bantuan tepat sasaran kepada penerima yang berhak.
9. Memahami proses, pengawasan, dan sumber dana bantuan.
10. Mengoptimalkan penginputan data melalui link digital dengan benar.
11. Mencegah terjadinya data ganda.
12. Menegaskan bahwa bantuan ditujukan khusus bagi Anak Orang Asli Papua.
Dalam arah kebijakannya, Disdikbud Papua Selatan menetapkan tujuh prioritas utama:
1. Penguatan layanan PAUD berkualitas bagi anak usia dini OAP.
2. Pemenuhan pembiayaan pendidikan dasar dan menengah, terutama bagi siswa di daerah pedalaman, pesisir, dan perbatasan.
3. Pemanfaatan Dana Otsus yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil sekolah.
4. Integrasi program beasiswa dan bantuan personal
Dengan adanya workshop ini, Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap penyaluran bantuan pendidikan untuk OAP pada tahun-tahun berikutnya menjadi lebih tertib, transparan, dan memberikan dampak langsung dalam peningkatan kualitas SDM Papua Selatan. (Tya)
Leave a Reply