Merauke, Jurnal Selatan Papua – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai tantangan utama dalam pembangunan pendidikan di tanah Papua.
Hal itu disampaikan saat membuka rapat koordinasi (rakor) Kepala SMK se-Tanah Papua yang berlangsung di Hotel Halogen, Rabu (8/4/2026).
Alih-alih sekadar membahas pengembangan sekolah kejuruan, Apolo menegaskan bahwa persoalan mendasar pendidikan saat ini bukan hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kualitas manusia yang dihasilkan.
Menurutnya, selama ini pembangunan sering kali lebih berfokus pada infrastruktur seperti gedung dan fasilitas, sementara peningkatan kualitas SDM belum berjalan optimal.
“Gedung dan fasilitas bisa saja baik, tetapi jika SDM tidak memenuhi standar, maka hasil pendidikan tidak akan maksimal,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pendidikan ideal harus mencakup tiga aspek utama, yakni pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Namun dalam praktiknya, pendidikan modern cenderung lebih menitikberatkan pada kompetensi teknis dan teknologi, sementara pembentukan karakter mulai terpinggirkan.
Padahal, kata Apolo, ketimpangan ini dapat menghasilkan lulusan yang tidak utuh.
“Jika seseorang memiliki ilmu dan keterampilan tinggi tetapi tidak jujur, tidak disiplin, dan tidak menghargai orang lain, maka itu bukan manusia yang sempurna,” ujarnya.
Dalam forum yang diikuti perwakilan enam provinsi di Papua tersebut, ia juga menyinggung persoalan klasik pendidikan di daerah, seperti keterbatasan tenaga pengajar berkualitas, kurangnya pelatihan guru, hingga minimnya inovasi dalam metode pembelajaran.
Apolo bahkan mengingatkan agar tidak ada lagi praktik guru yang tidak hadir di tempat tugas karena alasan fasilitas dasar yang belum terpenuhi.
Selain itu, ia mendorong adanya pemetaan pendidikan berbasis potensi daerah. Menurutnya, pengembangan SMK harus disesuaikan dengan kekayaan alam dan kebutuhan lokal agar lulusan lebih siap terjun ke dunia kerja.
“Setiap daerah punya potensi berbeda. Sekolah kejuruan harus mengikuti itu, bukan seragam,” katanya.
Rakor ini diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan SMK di Papua, termasuk kualitas layanan yang selama ini diberikan kepada peserta didik.
Di akhir kegiatan, pembukaan rakor ditandai dengan penabuhan tifa oleh Gubernur sebagai simbol dimulainya upaya bersama dalam membenahi pendidikan kejuruan di wilayah Papua. (Tya)
Leave a Reply