Merauke, Jurnal Selatan Papua — Ratusan pencari kerja yang tergabung dalam Solidaritas Pencari Kerja Orang Asli Papua (OAP) menggelar aksi damai di Merauke, Papua Selatan, Rabu (18/6/2025).
Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 yang dinilai diskriminatif dan tidak berpihak kepada masyarakat asli Papua sehingga hari ini, suara mereka justru menggema lewat megafon di jalanan, bukan di ruang-ruang pemerintahan.
Aksi dimulai dari Tugu Libra dan dilanjutkan dengan long-march menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan.
Para demonstran membawa spanduk dan poster bernada tuntutan kepada pemerintah, khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Selatan, agar membuka transparansi mengenai passing grade dan sistem penilaian seleksi CPNS.
Koordinator aksi, Sisilia Agustina Aun, dalam orasinya menyatakan bahwa seleksi CPNS tahun ini dianggap tidak adil dan mengabaikan kekhususan Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru. Ia menegaskan bahwa OAP memiliki hak konstitusional untuk mendapat ruang dalam sistem birokrasi di tanah kelahirannya.
“Aspirasi yang kami sampaikan tidak ada tindak lanjut. Sehingga hari ini kami turun jalan menyuarakan lagi sebagai anak asli Papua Selatan,” teriak Agustina.
Lanjut, “Kami menuntut keadilan dan afirmasi nyata. Proses seleksi harus mempertimbangkan kekhususan Papua Selatan, bukan justru menyingkirkan anak-anak asli Papua dari sistem”.
Kami bisa bekerja. Tapi kenapa kami tidak diberi ruang? Banyak orang luar datang dan duduk di jabatan strategis. Kami anak negeri malah jadi penonton di tanah sendiri,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi massa, Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Papua Selatan, Simon Salle, menyampaikan dukungan penuh terhadap aksi tersebut. Ia mendesak Pemerintah Provinsi Papua Selatan agar segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti aspirasi warga.
“Seleksi CPNS harus memberi ruang afirmasi bagi OAP. Pemerintah tidak boleh berdiam diri melihat sistem yang tidak berpihak pada rakyatnya,” ujar Simon.
Ia juga mengusulkan agar Gubernur Papua Selatan menempuh jalur koordinasi langsung dengan Kementerian PAN-RB dan Kemendagri, meniru pendekatan Bupati Merauke Romanus Mbaraka dalam menangani masalah serupa beberapa tahun lalu.
“Kami tidak minta dikasihani. Kami minta keadilan. Jangan lihat kami dengan sebelah mata. Kami hadir, kami siap bekerja, kami bagian dari negeri ini,” tutupnya.
Aksi berlangsung tertib dan damai, dengan pengawalan aparat keamanan dari kepolisian dan Satpol PP. Para demonstran menyatakan akan tetap menunggu tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Papua Selatan atas tuntutan mereka. (Tya)
Leave a Reply