Merauke, Jurnal Selatan Papua – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Maddaremmeng, menegaskan pentingnya integrasi konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal tersebut disampaikannya saat membuka acara Kick Off dan Focus Group Discussion (FGD) II terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2025-2029 di Hotel Corein, Merauke, pada Selasa (17/12/2024).
Dalam sambutannya, Maddaremmeng mewakili Penjabat Gubernur Rudy Sufahriadi menekankan bahwa KLHS adalah bagian penting dari rancangan awal RPJMD yang akan disusun pada Februari 2025. “Penyusunan KLHS ini merupakan langkah sistematis dan partisipatif untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam rencana pembangunan daerah,” ujarnya.
Komitmen Integrasi Lingkungan dalam Pembangunan
Maddaremmeng menjelaskan bahwa penyusunan KLHS mengacu pada sejumlah regulasi, seperti UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, PP Nomor 46 Tahun 2016, serta Permendagri Nomor 7 Tahun 2018. KLHS menjadi instrumen penting untuk menganalisis isu strategis daerah, capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), daya dukung lingkungan hidup, hingga skenario capaian pembangunan berkelanjutan.
“Pembangunan berkelanjutan adalah landasan utama dalam perencanaan ini, sehingga kami sangat berharap dokumen KLHS dapat memberikan arahan jelas untuk lima tahun pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),” ungkapnya.
Tahapan Penting dalam Penyusunan KLHS
Acara Kick Off ini menjadi ajang sosialisasi sekaligus diskusi untuk menyusun langkah-langkah strategis. Maddaremmeng menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, Lembaga Masyarakat Adat, LSM, hingga sektor swasta.
“Pembuatan dokumen KLHS RPJMD ini melibatkan berbagai pihak sebagai bentuk komitmen kita bersama. Kami juga mengapresiasi dukungan dari tenaga ahli Universitas Cenderawasih yang mendampingi tim Pokja,” katanya.
Langkah Lanjutan dan Harapan
Setelah acara ini, akan dilanjutkan dengan FGD II yang dirancang untuk merumuskan isu strategis pembangunan berkelanjutan bagi Provinsi Papua Selatan. Maddaremmeng berharap seluruh peserta aktif memberikan masukan konstruktif demi menyempurnakan dokumen KLHS RPJMD.
“Semua elemen, baik perangkat daerah, UPT, Lembaga Masyarakat Adat, tokoh agama, tokoh perempuan, hingga pihak TNI/Polri, diharapkan berpartisipasi penuh dalam diskusi ini demi pembangunan Papua Selatan yang berkelanjutan,” tutupnya.
Acara ini ditandai dengan penabuhan tifa oleh Maddaremmeng sebagai simbol dimulainya rangkaian penyusunan KLHS RPJMD 2025-2029. (Cici)
Leave a Reply