Merauke, Jurnal Selatan Papua – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menggelar Rapat Forum Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Kantor Gubernur Papua Selatan, kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Kabupaten Merauke, Selasa (14/4/2026).
Rapat tersebut dibuka oleh Asisten I Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Gu2ritno, yang mewakili Gubernur Apolo Safanpo. Dalam sambutannya, Guritno menjelaskan bahwa forum ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam penyusunan RKPD 2027. Menurut Guritno, sebelumnya telah dilaksanakan konsultasi publik pada 7 April 2026 yang menghasilkan kesepakatan tema pembangunan RKPD 2027, yakni percepatan dan pemerataan akses serta kualitas pelayanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi lokal berbasis masyarakat adat.
Ia menyebutkan, terdapat lima prioritas pembangunan yang disepakati dalam forum tersebut, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pengentasan kemiskinan, pengembangan ekonomi berbasis industri, kreatif, infrastruktur dan kewirausahaan, tata kelola pemerintahan, pelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, serta penguatan infrastruktur dan konektivitas.
Guritno menegaskan bahwa pelaksanaan Forum Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang bertujuan untuk menyinkronkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam merumuskan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dalam forum tersebut, sejumlah hal menjadi fokus pembahasan, antara lain penyelarasan program prioritas, sinkronisasi lintas sektor, diskusi kolaboratif antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta penyepakatan usulan kegiatan prioritas tahun 2027. Selain itu, dilakukan pula pembahasan mendalam melalui tim tematik yang mencakup sektor SDM, ekonomi, dan infrastruktur.
Lebih lanjut, Guritno menekankan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten, termasuk penyelarasan kegiatan yang akan didanai melalui APBD maupun dukungan APBN.
Sebagai provinsi baru, Papua Selatan dinilai memiliki tantangan sekaligus peluang dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan komitmen bersama antara seluruh pemangku kepentingan agar program pembangunan dapat tepat sasaran.
Guritno juga mengajak seluruh perangkat daerah serta pemangku kepentingan, termasuk kelompok rentan, untuk memanfaatkan forum ini secara maksimal dengan memberikan masukan, usulan, dan klarifikasi terhadap program yang direncanakan.
“Melalui forum ini diharapkan dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang sinergis, terukur, dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Guritno dengan menabuh tifa, sebagai tanda dimulainya Forum Perangkat Daerah Provinsi Papua Selatan tahun 2027. (Tya)
Leave a Reply