Merauke, Jurnal Selatan Papua – Gubernur Apolo Safanpo berharap Workshop Petunjuk Teknis Integrasi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) dan Kebijakan Nasional Tingkat Provinsi Papua Selatan menghasilkan cara menghimpun data valid serta akurat terkait penyakit menular.
Selain itu, menghasilkan indikator-indikator dan parameter yang dapat diukur terutama bagimana cara menghimpun dan mengukur data yang valid serta akurat.
Gubernur Apolo menyampaikan hal itu disela-sela sambutannya sebelum membuka workshop tersebut di Hotel Halogen Merauke, Selasa (24/6/2025)
Momentum itu diselenggarakan oleh Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) melibatkan Dinkes Papua Selatan.
Dalam sambutan, Gubernur Apolo mengatakan penyakit-penyakit menular menjadi perhatian dunia internasional dan hampir semua negara didunia
Terkait itu, kata dia, banyak badan internasional bekerjasama dengan hampir semua negara untuk secara bersama mengupayakan elimanasi semua penyakit menular
“Hari ini secara khusus kita membahas petunjuk teknis tentang bagimana cara mengeliminasi AIDS, Tuberkulosis dan malaria di Indonesia secara umum, secara khusus di Provinsi Papua Selatan,”kata dia.
Pekan lalu, lanjut dia, ada kegiatan di Bali yang membahas secara khusus upaya mengeleminir malaria di Indonesia. Dari data yang disajikan dalam kegiatan tersebut, total 100 persen penyakit malaria di Indonesia, 95 persennya berada di Papua.
“Kita di Papua Selatan, 10 persen dari 95 persen itu. Dari 10 persen itu, malaria paling tinggi di Kabupaten Asmat,”ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, sementara di Kabupaten Merauke berada dilevel sedang yakni 5,7 persen sesuai data Annual Parasite Incidence
(API) malaria, sudah mendekati level sedang.
Selanjutnya, Kabupaten Mappi, Asmat dan Kabupaten Boven Digoel masih berada dilevel dengan resiko tinggi.
Menurutnya, upaya-upaya yang sudah dilakukan selama ini dan sudah berjalan di antaranya dengan metode erli diagnosa,entripmen yakni melakukan diagnosa awal dengan melakukan penanganan lebih cepat. Kemudian, pembagian kelambu yang juga sudah dilakukan selama ini.
“Kita berharap data-data yang diinput dan dipantau oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) maupun Global Fund itu data yang valid dan akurat,”kata dia.
Lantaran, di rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu, petugasnya sudah dilengkapi dengan fasilitas komputer dan internet. Sehingga begitu ada pasien yang datang dengan keluhan penyakit menular misalnya malaria langsung diinput by name dan by address.
Petugas kesehatan juga datang ke kampung-kampung untuk mencari dan menemukan masyarakat yang terkena penyakit-penyakit menular seperti AIDS, TB dan malaria.
Workshop ini bertujuan untuk mengintegrasikan petunjuk teknis bagimana bisa ikut mengambil bagian dalam upaya menangani penyakit menular didunia, secara khusus di Indonesia dan lebih khusus di wilayah Papua Selatan.
Ia berharap program eliminasi ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lalu masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Kesehatan baik provinsi maupun kabupaten.
“Supaya kita tidak hanya bicara saja tetapi kita masukan dalam perencanaan anggaran dan dilaksanakan,”ujarnya.
Upaya mengeliminasi penyakit menular ini tidak hanya dilakukan oleh Global Fund dan Kemenkes tetapi didaerah juga harus ikut mengambil bagian.
“Karena ini masyarakat kita, ini rakyat kita. Untuk itu, harus kita kerja sama-sama,”tegas Gubernur Apolo.
Global Fund bakal mengakhiri bantuan pembiayaannya pada 2030, oleh kerena itu Presiden Prabowo Subianto berharap setelah Global Fund mengakhiri eliminasi, Indonesia sudah non eliminasi penyakit menular.
“Kalau bisa di 2030 itu malariannya nol, AIDS nol dan TB nya nol. Kalau malaria mungkin bisa, tapi penyakit menular lainnya ini harus kita lakukan langkah-langkah terukur,”ujarnya.
Ia mengatakan, harus mendiskusikan penurunan angka penderita TB dan HIV-AIDS. Forum ini baik karena bakal merumuskan indikator dan parameter-parameter yang kemudian akan ditindak lanjuti.
Lanjut dia, baik penganggaran maupun dalam pelaksanaan kegiatannya, paling tidak untuk lima tahun kedepan.
Gubernur Apolo menginginkan bahwa melalui pertemuan ini, benar-benar menghasilkan indikator-indikator dan parameter yang dapat diukur terutama bagimana cara menghimpun dan mengukur data yang valid serta akurat.
Data yang valid dan akurat sesuai dengan kondisi faktual dilapangan, jika dianalisis secara cermat dengan menggunakan metode analisis yang standar dan baku maka akan menghasilkan informasi-informasi yang kredibel.
Informasi kredibel yaitu informasi yang terpercaya dan benar. Informasi kredibel itulah yang akan digunakan oleh para pemimpin untuk mengambil kebijakan.
“Jadi, kalau datanya benar, analisisnya benar, informasinya benar maka kebijakannya benar,”kata dia.
Sebaliknya, analisisnya salah, informasinya salah, maka kebijakannya juga salah, dan permasalahannya tidak akan selesai.
“Mudah-mudahan forum ini bisa menghasilkan indikator-indikator yang valid yang bisa kita gunakan untuk mengukur parameter-parameter kita dilapangan supaya kita bisa menghasilkan data-data yang benar,”ujarnya.
Dengan demikian, kebijakan yang diambil benar dan bisa mencapai tujuan di 2030 nanti malaria di Indonesia nol sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto.
Lantaran 95 persen malaria berada di Papua. Untuk itu, membutuhkan komitmen dari para kepala daerah baik gubernur, bupati/wali kota terutama di tanah Papua.
Kegiatan itu melibatkan peserta dari empat kabupaten cakupan Papua Selatan yakni Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Kabupaten Asmat.
Usai menyampaikan sambutan, Gubernur Apolo Safanpo menabuh tifa pertanda kegiatan tersebut resmi dibuka. (Ci)
Leave a Reply