Barisan Merah Putih ajak pemimpin Papua maknai sejarah 1 Mei sebagai fondasi keadilan peradaban dalam bingkai NKRI
Merauke, Jurnal Selatan Papua – Menyambut peringatan 1 Mei 1969, hari bersejarah kembalinya Papua ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Menjelang peringatan bersejarah 1 Mei 1969, Barisan Merah Putih (BMP) Papua Selatan menggelar aksi pembersihan Tugu Pepera di Merauke. Aksi ini bukan hanya menyapu debu, melainkan juga menggugah kesadaran publik akan sejarah dan arah pembangunan Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Selasa (29/4/2025).
Dipimpin langsung oleh Ketua DPD BMP Papua Selatan Esau Humbore, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan 1 Mei yang bukan hanya dimaknai sebagai seremoni tahunan, tetapi sebagai momentum refleksi mendalam tentang posisi dan martabat Orang Asli Papua (OAP) dalam pembangunan nasional.
“Agenda besar kami (BMP Papua Selatan) hari ini adalah membersihkan Tugu Pepera. Ini terlihat sederhana, tapi memiliki makna luar biasa. Kami juga akan membagikan sembako untuk para pejuang veteran,” ujar Ketua BMP. Esau Humbore usai pembersihan, Selasa.
Lebih dari sekadar kegiatan sosial, BMP juga tengah menyiapkan dokumen kajian sederhana untuk diserahkan kepada pemerintah provinsi. Kajian tersebut berisi masukan strategis terkait pendekatan pembangunan yang berbasis pada peradaban OAP, bukan sekadar pembangunan fisik.
“Dalam waktu dekat kami BMP akan memberikan masukan dengan menyerahkan dokumen kajian sederhana kepada pemerintah provinsi Papua Selatan kaitannya dengan pendekatan pembangunan yang harus kita lakukan melalui pendekatan peradaban orang Papua”
“Bagaimana kita mengangkat harkat dan martabat orang Asli Papua dalam bingkai NKRI karena sekarang gep Nusantara dengan gep orang asli Papua sangat besar” imbuhnya.
“Bagaimana visi Pak Gubernur Papua Selatan kaitannya dengan martabat orang Papua menjadi dasar bagi Barisan Merah Putih untuk mendukung visi itu”
Ia juga menyinggung keberhasilan Papua Selatan, khususnya Merauke, yang telah mencapai status swasembada pangan nasional. Namun, menurutnya, pencapaian tersebut harus dibarengi dengan kehadiran aktif Orang Asli Papua dalam pusat-pusat pengambilan keputusan dan sistem sosial budaya.
BMP Papua Selatan menegaskan bahwa 1 Mei 1969 memiliki makna historis yang unik dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia yang masuk ke NKRI sejak 17 Agustus 1945.
Proses integrasi Papua yang berlangsung hingga 1969 menjadi dasar penting dalam memahami mengapa pendekatan otonomi di Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain.
“Waktunya panjang dari 1945 ke 1969, maka ketika kita bicara desentralisasi atau otonomi daerah, Papua tidak bisa disamakan. Di sinilah akar dari Otonomi Khusus Papua yang seharusnya memperkuat harkat Orang Asli Papua dalam bingkai NKRI.” kata dia.
Ketua BMP juga mengingatkan bahwa 1 Mei seharusnya menjadi momen strategis bagi para pemimpin Papua dalam menyusun kebijakan, terutama dalam merancang pembangunan.
“Sebenarnya tanggal ini menjadi momentum bagi setiap pemimpin besar di Papua untuk mengambil kebijakan terutama pendekatan pembangunan dalam mengangkat harkat dan martabat orang Papua dalam bingkai NKRI” ujarnya.
Mengutip pesan Bung Karno, Ketua BMP menutup pernyataannya dengan seruan kuat.
“Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena ketika kita melupakan 1 Mei, kita sedang melupakan peradaban orang Papua itu sendiri.” tutupnya.
Pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan Papua sebagai bagian sah dari NKRI pada 1 Mei 1969, meski proses Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) baru dilaksanakan pada Juli–Agustus tahun itu. Tanggal 1 Mei kemudian dijadikan simbol dan momentum integrasi final Papua ke Indonesia. (Tya)
Leave a Reply